uu no 6 tahun 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 18. uu no 6 tahun 2016

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah undang-undang yang mengatur tentang tata cara, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat dan keamanan negara. Mengubah : UU No. Peraturan Perundang-undangan. ; Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. 26, LN. Undang-undang Nomor 4. 6 Tahun 2014 dan akan berlaku secara efektif jika telah ada peraturan pelaksanaannya, paling lambat dua tahun sejak berlaku formal yakni pada 15 Januari 2016. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of. Diubah dengan. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Undang-undang (UU) NO. 30 Tahun 1979; PP No. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1996; UU No 12 Tahun 2011; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 87 Tahun 2014; PP. U. A A A. No 6 dari 84 Putusan MK Nomor 4/PUU-XIX/2021. 8/2016). Pembiayaan;. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakanPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG. (UU) Nomor: 13: Tahun: 2016: Tanggal Penetapan: 26 Agustus 2016: Tanggal Pengundangan: 26 Agustus 2016: Publikasi:. Peraturan Perundang-undangan. 251, TLN NO. 16. 1170, kemenkes. 7 Tahun 2016 KEHUTANAN ACEH MATERI POKOK. Undang-undang. 5 Tahun 2017 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik PA No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun. Dalam Permendagri No. 19, LN. Desa (selanjutnya disebut sebagai UU No 6 Tahun 2014) menyebutkan definisi Notaire e-ISSN: 2655-9404 p-ISSN: 2721-8376 Article history: Submitted 1 Desember 2020;. UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Dengan berlakunya. 3 Tahun. 92 TLN No. Pasal 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2016/NO. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Istithaah Kesehatan Jemaah Haji MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. penundaan kewajiban pembayaran. Unduh. 2016. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan Praktik Arsitek berasaskan profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian, dan keberlanjutan. 21 halaman, lampiran 16 halaman. e organization. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 28 Tahun 1999, UU No. Permenristek Dikti No. 2016. Undang-Undang No. •. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. 2004/ No. Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. Permenristek Dikti No. UU No. 3 Tahun 2017 tentang SPAP PA No. Status | Peraturan terkait | Sejarah. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 7. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. ABSTRAK: CATATAN:. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat. UU 6 Tahun 1983. 24 Tahun 1956, UU No. Indonesia. 18 Tahun 2016 ; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli Gubernur, Pembentukan Cabang Dinas, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan,. 2016/NO. Peraturan Perundang-undangan. PUTUSAN Nomor 51/PUU-XIV/2016. NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015. 000,00 (empat puluh enam triliun sembilan ratus delapanUU Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016 . 5/1999. NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. go. 4-miliar/2016-11-4, diunduh Rabu, 1 Maret 2017 pukul 10:10 . E. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan d. Tanggal Ditetapkan. 5 Tahun 2014, UU No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2011; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan PP Nomor 31 Tahun 2013. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. Perubahan Keempat Uu 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan. Keuangan (UU P2SK) telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023. 39 Tahun 2008; PP No. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016. UU No. Peraturan Mahkamah Agung tentang. 10, LN. a. Undang. Penjelasan : 10 hlm. 53 Tahun 2010, Permendagri No. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016. Di dalam pasal 3 ayat (2), di sana disebutkan bahwa Pekerja/ Buruh yang mempunyai masa kerja. Status Peraturan. tentang Penyakit Akibat Kerja. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pasal 7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas. Untuk mencapai tujuan negara yang menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang. go. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Studi Implementasi Undang-Undang No. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 T. 14 Tahun 2008; UU No. Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan terkait jabatan kepala desa adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang Desa). METADATA PERATURAN. 50, TLN No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undangCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No. Pengurusan dan pengelolaan. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang. Porsi THR yang diterima karyawan tentunya berbeda-beda tergantung masa kerja mereka. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik. Sementara aturan dalam bentuk undang-undang seperti UU Ketenagakerjaan maupun Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023 tidak mengatur secara spesifik mengenai THR karyawan. Suharto, 2016, membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat. 1. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan : Tajuk Entri Utama: Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. Diubah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oll tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013. NO. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai laut Provinsi Sulawesi Tengah. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. 19. c. Tunjangan Hari Raya (THR) Saat ini, aturan tunjangan hari raya mengacu pada Permenaker 6/2016. 1, LN. Judul. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri MATERI. U. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. go. Judul. id : 6 hlm. UU No. 1. PERMENPAN RB ini diterbitkan pada tahun 2016 dengan nomor 6 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Keputusan MENPAN Nomor 41/KEP/M. Landasan Hukum Mengenai Peraturan THR Karyawan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD. 70 halaman. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. E. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 MATERI POKOK. Untuk ketentuan perhitungan THR sudah diatur berdasarkan Permenaker No. Bentuk. 2014. Permenkumham No. TB Simatupang No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 80 Tahun 2016. 5930. Peraturan Pemerintah. 6, LN. dan Triggs, G. 2004. Selamat berdesa, sejahtera selalu. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016, pasal 81 ayat 5 disebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat diterapkan hukuman maksimal pidana mati, seumur hidup dan penjara antara 10 sampai dengan 20 tahun. Inspektorat; d. 13/2016. Perwakilan. PP No. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015. 11 Tahun 2006; UU No. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019. Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. Belum Tersedia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 26 Tahun 2004; UU No.